"Ini kita sudah berbusa sering membahas BBM bersubsidi ini. Tapi pemerintah belum lakukan apa-apa. Banyak pengamat menilai, pemerintah maju-mundur terhadap hal ini. Semenjak 2007, sudah dibicarakan ini, tapi sampai sekarang mana itu barang? Banyak yang bilang pemerintah itu takut untuk menaikkan harga BBM Bersubsidi, Why?," tegas Anggota DPR Komisi VII Sultan Batugana, kepada jajaran pemerintah dalam rapat bersama di Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2011).
Dalam RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2012, pemerintah menetapkan kuota BBM Bersubsidi di tahun depan berada pada angka 40 juta kiloliter (kl). Sehingga membuat para anggota Komisi VII sanksi dan meminta untuk segera naikkan harga BBM Subsidi.
"Kalau tahun depan mau 40 jua kl, lebih baik subsidi dicabut saja. Naikan harga BBM Subsidi," kata Sultan.
Lebih lanjut dia mengatakan, walaupun pemerintah menaikkan atau mencabut subsidi BBM, pemerintah juga harus membenahi transportasi publik yang selama ini menjadi kendala.
Senada dengan Sultan, anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha mempertanyakan kepada pemerintah, tindakan apa yang akan diambil oleh pemerintah untuk meminimalis penggunaan BBM bersubsidi pada RAPBN TA 2012 untuk asumsi kuota BBM Bersubsidi dipatok pada angka 40 juta kl.
"Tidak ada keberanian pemerintah untuk mengecilkan subsidi BBM. Ini pemerintah harus ada sikap untuk tahun depan. Mau diapakan BBM Bersubsidi? Dikendalikan (dibatasi) atau dikurangi subsidinya?" kata Satya.
Menurutnya, risiko politik malah akan meingkat jika tidak diberlakukan tahun ini. "Risiko politiknya bisa menjadi besar di tahun depan, jika pemerintah tidak melakukan apa-apa," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar